Kawasan Wisata Danau Toba Butuh Perpres

Kawasan Wisata Danau Toba adalah kawasan pendapatan daerah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) maupun sejumlah kabupaten atau kota yang mengitarinya. Namun, kondisi infrastruktur, terutama jalan, yang mengelilingi atau menuju kawasan wisata alam terindah di Sumut itu sangat memprihatinkan (Rental Mobil Medan). Hal itu membuat panik Bupati Samosir Mangindar Simbolon. Akibat kurangnya perhatian pusat kepada daerah di Sumut, jalan-jalan nasional menuju Kawasan Wisata Danau Toba mengalami kerusakan parah. Misalnya jalan dari arah Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, dan Medan serta Simalungun menuju Danau Toba, bahkan jalan-jalan di

Pulau Samosir sendiri. Berikut petikan wawancara Budi Alimuddin, wartawan Koran Jakarta di Medan, dengan Bupati Mangindar Simbolon terkait kondisi infrastruktur di kawasan daerah yang dipimpinnya. Anda mengeluhkan kondisi jalan dari Medan dan daerah lain menuju Kabupaten Samosir yang jadi tujuan wisatawan mancanegara selama Ini. Bagaimana kondisi riilnya?

Ya begitu, kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Samosir merasa pusat telah lupa dengan daerah-daerah akibat berbagai persoalan politik di Jakarta. Dana APBN untuk pembangunan proyek infrastruktur,terutama jalan dan jembatan, di kawasan kami seakan berjalan tertatih-tatih, sementara kualitas jalan semakin menurun.

Contohnya saja Anda rasakan jika Anda dari Medan menuju Parapat. Usai keluar dari Kota Pematang Siantar, Anda akan merasakan guncangan yang hebat di dalam mobil atau bus Anda (Rental Mobil Medan). Sebab kondisi jalannya memang sangat buruk. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) makin berkurang. Sebagai seorang kepala daerah, apa yang sudah Anda lakukan?

Perbaikan jalan menuju kawasan Danau Toba mesti menjadi prioritas. Masa jalan menuju kawasan wisata Danau Toba rusaknya terparah di dunia? Untuk memperbaiki infrastruktur kawasan Danau Toba, telah dibangun proyek jalan lingkar kawasan Danau Toba. Proyek kini sudah mulai dikerjakan. Namun, progress pengerjaannya lamban karena tidak ada dukungan dana dari pusat. Apa usulan Anda untuk pemerintah pusat terkait persoalan dana infrastruktur ini?

Kawasan ini sangat peniing untuk dikembangkan. Kami meminta agar Perpres tentang Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional segera dikeluarkan biar ada kebijakan tentang perbaikan lingkungan di kawasan Danau Toba. Kami juga minta pemerintah pusat menghapus dana pendamping sebesar 10 persen bagi daerah-daerah pemekaran baru, sebab sangat memberatkan, khususnya bagi Kabupaten Samosir. Kami belum mampu

bataviase.co.id